Cirebon, 25 September 2025 – Hari ini, Didi Kusnadi tampil dalam ajang Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon 2025 dengan mengusung gagasan SIMPATI MIGRAN (Sistem Informasi Pemberdayaan Terintegrasi Pekerja Migran). Program ini digagas sebagai upaya menjawab berbagai persoalan penempatan, pelindungan, serta pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Cirebon.
Lomba yang digelar sejak Mei 2025 ini telah melalui proses kurasi dan menghasilkan 10 besar inovasi yang berhak melanjutkan ke tahap presentasi. Idealnya, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas atau perwakilan instansi terkait di Kabupaten Cirebon.
Dalam kesempatan presentasi, Didi Kusnadi menyampaikan rasa bangganya dapat mewakili suara seluruh pekerja migran Cirebon:
“Kami bersyukur Kabupaten Cirebon meraih penghargaan pelayanan penempatan dan pelindungan PMI. Namun, jangan berhenti di situ. Ada ribuan kawan yang pulang dari luar negeri dan butuh diberdayakan. Setiap tahun lebih dari 11.000 PMI asal Cirebon berangkat, tapi sesungguhnya berapa jumlah warga yang ada di luar negeri, berapa yang pulang tiap tahun, dan berapa remitansi yang masuk untuk daerah? Angka pembangunan daerah meningkat, tapi angka pekerja migran juga terus bertambah,” ungkapnya.
Didi menegaskan bahwa SIMPATI MIGRAN lahir bahkan sebelum adanya Migran Center dari Kementerian P2MI. Ia mendorong agar perguruan tinggi di Kabupaten Cirebon dapat berperan sebagai pusat data dan pemberdayaan pekerja migran.
Lebih jauh, ia juga menyoroti absennya peran kelembagaan daerah yang khusus menangani purna pekerja migran.
“Di dinas terkait tidak ada bidang yang fokus pada pemberdayaan purna PMI, padahal jasa mereka sangat besar melalui remitansi ketika masih aktif bekerja. Sayangnya, pada presentasi hari ini, baik perwakilan Disnaker maupun BP3MI Jawa Barat tidak hadir, padahal sebelumnya sudah kami undang,” ujar Didi.
Melalui SIMPATI MIGRAN, diharapkan Kabupaten Cirebon memiliki sistem informasi yang terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjadi dasar kebijakan daerah sekaligus memastikan bahwa pekerja migran, khususnya purna PMI, mendapatkan ruang pemberdayaan yang nyata di tanah air.